Agar pemerintah berjalan dengan objektif dan efektif, menurut saya agar mereka di tempatkan di lapangan semuanya, hanya administrasi yang berada di kantor pusat. Seperti yang dilakukan TNI yang ditempatkan di masing-masing pos perbatasan untuk mengamankan wilayahnya.
Sehingga SKPD terkait dapat menangani permasalahan dengan cepat, melihat kondisi real, mendapatkan data yang akurat. Dan tidak berpatokan terus sama birokrasi ular yang melilit. Contohnya ketika terjadi kebakaran di hutan maka otomatis pos penjagaan diamankan dari kebakaran, ketika demikian mereka menghubungi kantor pusat. Berapa banyaknya wilayah yang terancam atau lainnya akan terpetakan ketika berada di lapangan.
Konsep tersebut dapat diterapkan diberbagai SKPD untuk memonitoring permasalah yang ada diwilayah kerjanya dan sekitarnya. Setidaknya dengan ada dilapangan mereka mengerti kondisi yang akan diperjuangkannya, minimal sarana pendukung yang juga dapat digunakan untuk menunjang aktifitas masyarakat.
Yang pasti jika semua elemen masyarakat adat dan masyarakat komunitas dilibatkan akan meringankan pekerjaan SKPD. Ada ratusan teman-teman komunitas yang siap untuk membantu, bahkan sebelum SKPD meminta mereka sudah sering membantu. Dan kadang sering dibuat sakit hati sama SKPD terkait.
Semoga banyak dibaca dan mendapat perhatian bahwa SKPD harus melihat secara objektif, dan teman-teman komunitas akan selalu siap membantu.